SK Penetapan Standar pelayanan dilingkungan Satpol PP kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JL LINGKAR (STA 7 800) BANGKINANG KOTA 28412 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 000.9.3.2/SATPOL PP-SET/2026/ N00 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan kepastian hak dan dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan: b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas, secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
b. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
===== HALAMAN 2 ===== 10. “Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 'Tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535! Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191): Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182): Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
2. ===== HALAMAN 3 ===== 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik: 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Ni 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik: 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik: 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 5). mal
MEMUTUSKAN:
c. Menetapkan
d. KESATU :
e. Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kampar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.
f. KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah: 1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Perda/ Perkada. 2. Pelayanan Pengamanan dan Pengawalan. 3. Pelayanan Patroli 4. Pelayanan Operasi Yusti 5. Pelayanan Operasi Non Yustisi ===== HALAMAN 4 ===== KETIGA : Standar — Pelayanan harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
g. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal :(c September 2026 Pit.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar GA Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001
h. Lampiran:
Keputusan Kepala Satuan ' Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tentang Penetapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kampar
Nomor: 000.9.3.2/SATPOL PP-SET/2026/1400 Tanggal :(£ September 2026 1 Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang — Pelanggaran Perda/Perkada. NOT KOMPONEN URATAN Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi: T- (Persyaratan — |
1. Foto Copy KTP/Identitas Pelapor 2. Bukti Pelanggaran Perda / Perkada berupa Dokumen Foto atau Vidio. 2. (Sistem, T. Datang langsung Ke kantor Satpol PP. mekanisme dan |2. Mengirimkan surat yang ditujukan kepada | prosedur Kasatpol PP melalui bidang Gakda. 3. Melatui Pol PP Desa 4.Whatsaap ke nomor layanan call center Satpol PP. 37 Jangka Waktu Berkas lengkap Tebih kurang 2 (dua) hari Pelayanan &- (Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. 5. (Produk T.Laporan pengaduan pelanggaran perda/ | petayanan 2Laporan — penyelesaian — pengaduan pelanggaran perda/ Perkada &- (Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan dapat Pengaduan, saran| disampaikan secara tertulis melalui danmasukan | surat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar melalui Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kai Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: 1. (Dasar Hukum (1. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2017 | Tentang Pemerintah Daerah. | 2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Satuan Polisi Pamong Praja. |. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 | mahun 2020 tentang penyelenggaraan | | Ketertiban Umum dan Ketentraman | Masyarakat.
===== HALAMAN 6 ===== 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. (Kompetensi I. Memiliki pengetahuan dan pemahaman Pelaksana terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. Memiliki kemampuan dalam menerima, memverifikasi, irasikan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap responsif, profesional, sopan, serta mampu berkoordinasi dengan bidang terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat. 3. (Pengawasan —|T. Kepala Satuan Internal 2. Sekretaris 3 Kepala Bidang &- (Sarana, Tr Ruang dan mga pelayanan. prasarana 2. Komputer/laptop dan printer, dan/atau fasilitas |3. Jaringan internet dan telepon 4. Formulir dan buku register pengaduan. 5. Alat tulis kantor (ATK). 5. (Jumlah Pelaksana 2 orang 6. (Jaminan T.Memberikan pelayanan pengaduan secara Pelayanan cepat, tepat, transparan, dan profesional. 2.Menjamin setiap pengaduan masyarakat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menjaga kerahasiaan identit: pelapor sesuai ketentuan peraturan dan informasi 3 3 perundang-undangan. 7. Jaminan T- Menjamin keamanan dan kerahasiaan data Keamanan dan | serta identitas pelapor. | Keselamatan 2. Memberikan pelayanan secara aman, tertib, Pelayanan dan sesuai prosedur.
===== HALAMAN 7 ===== 2 JEvatuasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini Pelaksana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerji pelayanan. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal : I& September 2026 Pit.Kepala Satuan Polisi Pamong Pre Kabupatop Kampar Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001
===== HALAMAN 8 ===== 2. Pelayanan Pengamanan dan Pengawalan NO| KOMPONEN URAIAN Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery), meliputi: 1. (Persyaratan T. Surat permohonan pengamanan dan/atau pengawalan dari instansi, lembaga, organisasi, atau masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. 2. Mencantumkan identitas pemohon dan penanggung jawab kegiatan. 3. Menyampaikan maksud, tujuan, waktu, lokasi, serta kebutuhan pengamanan) dan/atau pengawalan. 2. (Sistem, T. Pengguna layanan menyampaikan surat mekanisme dan | resmi kepada Satpol PP. prosedur 2. Petugas Melakukan koordinasi kepada | pemohon terkait rute dan hal teknis lainnya. 3. Petugas Pengamanan dan Pengawalan yang telah ditunjukan melakukan persiapan sesuai SOP dan berangkat menuju tempat pelaksanaan tugas. 4. Mencatat kejadian-kejadian penting selama bertugas dan melaporkan kepada atasan, 3. Jangka Waktu | Jangka waktu yang diperlukan dalam proses Pelayanan pelayanan 24 Jam. 2. (Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. 3. (Produk T-Surat — Perintah — Tugas (SPD Pelayanan Pengamanan dan/atau Pengawalan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. 2. Pelaksanaan pelayanan pengamanan dan/atau pengawalan sesuai permohonan dan arahan pimpinan. | 3. Terwujudnya situasi kegiatan yang | aman, tertib, dan kondusif. sanganan | Pengaduan, saran, dan masukan dapat saran| disampaikan secara tertulis melalui Iganmasukan — | surat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar melalui Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Komponen SP Yang terkait dengan proses penedlolaan pelayanan dr Internal organisasi (manufacturing, meliputi T. (Dasar Hukum — | 1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
===== HALAMAN 9 ===== T 2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 'Tahun 2020 tentang penyel aan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Btik Polisi Pamong Praja. | 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.8 | Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Kompetensi SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelaksana | Peratuaran Perundang-undangan. 2. Mampu Mengoperasikan Komputer dengan baik. 3. Bisa berkomunikasi dengan baik. 3. (Pengawasan T. Kepala Satuan Tn Internal 2. Sekretaris 3 Kepala Bidang Ketenteraman dan " Ketertiban Umum. . &. (Sarana, T. Komputer dengan akses internet. prasarana 2. Printer Fotokopi dan Scan. dan/atau fasilitas | 3. Mobil Patroli 4. ATK 5. Ruang Kerja 3: (Jumlah Pelaksanal 10 orang & Isaminan fi-Memberikan pelayanan pengamanan dan Pelayanan pengawalan secara profesional, responsif, dan sesuai prosedur. 2. Menjamin pelayanan diberikan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pemohon. 3. Menjamin pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sesuai arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Jaminan I- Menjamin keamanan dan keselamatan Keamanan dan | personel serta pihak yang menjadi sasaran Keselamatan pengamanan dan pengawalan. Pelayanan 2. Menjamin pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. |3. Menjaga ketertiban dan meminimalkan | “potensi gangguan selama — kegiatan berlangsung ===== HALAMAN 10 ===== 8. Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini Pelaksana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal :16 September 2026 Pit.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja “nd Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001
===== HALAMAN 11 ===== 3. Pelayanan Patroli NO| KOMPONEN URAIAN Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery), meliputi: T. (Persyaratan T. Surat Perintah Tugas (SPT) patroli yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Poli | Pamong Praja Kabupaten Kampar. |2. Adanya rencana pelaksanaan patroli yang memuat lokasi, waktu, sasaran, dan tujuan | kegiatan. 2. (Sistem, I-Kepala Satuan Polisi Pamong Praj mekanisme dan | menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) | prosedur kepada personel yang ditugaskan. | 2. Personel melakukan persiapan administrasi, perlengkapan, dan sarana pendukung sebelum pelaksanaan patroli. 3.Personel melaksanakan patroli sesuai wilayah, sasaran, dan rute yang telah ditentukan. 4.Personel —” melakukan — pemantauan, memberikan imbauan, serta mengambil | tindakan sesuai kewenangan apabila | ditemukan potensi atau gangguan ketertiban | umum. | 5.Personel menyampaikan laporan hasil | pelaksanaan patroli kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. 3. |JangkaWaktu | Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan Pelayanan — | tingkat urgensi permohonan, hasil verifikasi, | serta kondisi dan kebutuhan pelaksanaan | patroli di lapangan. Ar Diaya/Tari | Tidak dipungut biaya. 5 Produk TTeraksananya — Kegiatan — patah | petayanan ketenteraman dan ketertiban umum. | 2. Laporan hasil pelaksanaan patroli. | 3.Tindak lanjut terhadap potensi maupun | gangguan ketenteraman dan ketertiban | 'umum sesuai kewenangan. G- (Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan terkait | Pengaduan, saran pelayanan patroli dapat disampaikan | danmasukan | secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar melalui Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Setiap pengaduan akan diterima,
===== HALAMAN 12 ===== dicatat, dan ditindaklanjuti sesuai | ketentuan yang berlaku. Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: 1. (Dasar Hukum (1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional | Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. | AE katup apa | Nomor 06 Tahun 2012 tentang susunan rganiaasi dan tata kerja perangkat daerah | | Kabupaten Kampar. | | 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi | Pamong Praja. | 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia | Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. (Kompetensi | T-Memiliki Pengetahuan tugas pokok Satuan Pelaksana Polisi Pamong Praja. 2.Memiliki Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah. 3.Memiliki Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah /wilayah yang meliputi letak dan wilayah, para pejabatnya, karakteristik masyarakat dan lingkungan dan sumber-sumber kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4.Memiliki tanggung jawab tinggi serta mentalitas seorang pelayan publik. 3rPengawasan | T. Kepala Satuan Internal 2. Sekretaris | 3 Kepala Bidang 4 (Sarana, T. Kendaraan operasional patroli prasarana 2. Alat komunikasi (HT/telepon. dan/atau fasilitas |3. Seragam dinas dan perlengkapan personel. 4. Peralatan pendukung administrasi dan
===== HALAMAN 13 ===== TT dokumentasi. 1 5. Alat tulis kantor (ATK). 5: (Jumlah Pelaksana) 10 orang 6. (Jaminan T-Pelaksanaan patroli dilakukan secara (Pelayanan profesional, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Setiap permohonan patroli ditangani secara objektif berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi. 3. Pelayanan patroli diberikan secara responsif, | transparan, dan bertanggung jawab dalam | rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. 7. Jaminan I-Menjamin keselamatan personel selama Keamanan dan | pelaksanaan kegiatan patroli sesuai Keselamatan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan 2.Mengutamakan — tindakan persuasif, humanis, dan profesional — dalam menghadapi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. |3.Menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan selama pelaksanaan kegiatan patroli. 8. (Evaluasi Kinerja | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini Pelaksana dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal : 16 September 2026 Pit.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Kampar @N Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat 1 (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001
===== HALAMAN 14 ===== 4. Pelayanan Operasi Non Yustisi NO| — KOMPONEN URAIAN Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |(service delivery), meliputi: 1. (Persyaratan — 1. Adanya dasar pelaksanaan kegiatan berupa hasil pemantauan, laporan masyarakat, pengaduan, atau temuan pel Peraturan Daerah (Perda) dan Peratu Kepala Daerah (Perkada). 2. Adanya identifikasi lokasi, objek, dan jenis dugaan pelanggaran Perda/Perkada y: menjadi sasaran operasi. | 3. Adanya Surat Perintah Tugas (SPT) operasi non-yustisi yang ditetapkan oleh Ke | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupater Kampar. 2. (Sistem, T-Adanya — Laporan — Pelanggaran mekanisme dan | Peraturan Daerah baik oleh petugas prosedur Satpol PP ataupun Masyarakat. 2. Pelaksanaan Operasi pelanggaran Peraturan Daerah disertai pemerikaan oleh Kabid Penegakan Peraturan Daerah melalui Kasi | Ik dan Pembinaan PPNS terhadap | pelanggaran peraturan daerah yang terjadi. | | 3. Pemberian Sanksi Administratif. 3. (Jangka Waktu —(24jam Pelayanan @. |Biaya/Tarif Gratis 3. (Produk T. Surat Pernyataan | Jpetayanan 2. Surat Teguran 1, II, INI | 3. Pencabutan Izin Usaha | Tempat Usaha (6. (Penanganan t dapat — menyampaikan | (pengaduan, saran| pengaduan, saran, dan masukan terkait danmasukan | pelayanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah melalui kanal | pengaduan resmi Satuan Polisi Pamong 'Praja Kabupaten Kampar sebagai | berikut: 1.Datang langsung ke Kantor Satuan Polisi” Pamong Praja Kabupaten satpotpp.kamparkab.go.id | 3.Instagram: @satpolppkab.kampar L 4.Email: arsiparissatpolppkampar@gmail.com
===== HALAMAN 15 ===== BFacebook: — Kehumasan — Satpolpp Kampar 6-TikTok: @satpolppkampar 7.Call Center: 0821 80835544 8.Twitter/X: @pp-sat Komponen SP Yang Terkait dengan proses pengelcinan pelayanan dr internal organisasi (manufacturing), meliputi: 1. (DasarHukum J1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Dacrah: 2. KUHAP dan KUHP: |3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun | 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja: 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 "Tentang Manajemen Penyidik Oleh PPNS 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS di Lingkungan Pemda 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja: 7. Perda dan Perkada 2. | Kompetensi 1.Memahami tugas pokok dan fungsi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja serta ketentuan peraturan perundang | undangan yang berlaku. 2Memiliki — pengetahuan — tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. 3.Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sopan, santun, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4.Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menerima, — dan — menindaklanjuti pengaduan serta permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. 5.Memiliki sikap disiplin, tanggungjawab, integritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan. 6.Mampu — bekerja sama — dan berkoordinasi — dengan — perangkat | daerah, instansi terkait, serta unsur
===== HALAMAN 16 ===== r (manyarakat dalam pelaksanwan tugas: 19. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tr Kepala Satuan Internal 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah. 4. (Sarana, T. Komputer prasarana 2. Printer dan/atau fasilitas 3. ATK | 4. Internet 5. TOA |6. Kendaraan | Ika 5. |Jumlah Pelaksana Minimal 10 Orang 6. |Jaminan 1. Pelaksanaan — operasi — non-yustisi Pelayanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan prinsip profesionalitas, ketegasan, dan tanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 2. Setiap” penanganan pelanggaran dilakukan secara objektif, proporsional, | dan mengedepankan pendekatan | | persuasif melalui pemberian teguran, | | imbauan, serta pembinaan kepada masyarakat atau pihak yang melakukan pelanggaran. 3. Memberikan — kepastian — dalam | pelaksanaan penegakan | Perda/Perkada dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, serta | memastikan setiap tindakan yang | diambil sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. 7 ibaminan DTnpelasanaan operasrmenyusus Keamanan dan |” mengutamakan keamanan dan keselamatan | fkesetamatan personel maupun masyarakat dengan tetap | (pelayanan —— | memperhatikan prosedur operasional dan | ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap tindakan penertiban dilakukan secara |
===== HALAMAN 17 ===== terukur, proporsional, dan mengedepankan pendekatan humanis guna menghindari terjadinya konflik serta dampak yang dapat merugikan masyarakat. 3. Menjamin pelaksanaan kegiatan berlangsung! secara tertib dan terkendali melalui koordinasi antarpetugas serta instansi terkai dengan tetap memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang menjadi sasaran operasi. 3. |vatuasi mena | Bratuasi kinerja pelaksana pelayanan operasi Pelaksana non-yustsi dilakukan setiap 3 (1 | sekali sebagai bahan penilaian peningkatan kualitas pelayanan penegakan Perda/Perkada melatui pendekatan persuasif | dan tindakan administratif sesuai ketentuan | yang berlaku. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal : 4 September 2026 Pit.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Kampar Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat 1 (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001
===== HALAMAN 18 ===== 5. Pelayanan Operasi Yustisi NO| KOMPONEN | URAIAN Komponen SP yang terkati dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi: 0 i. (Persyaratan ”— |I. Adanya Taporan masyarakat, pengaduan) hasil pemantauan, atau temuan langsun terkait dugaan pelanggaran Peraturan Dae: Perda) dan Peraturan Kepala Da Perkada). | 2. Tersedianya data dan informasi a | mengenai identitas pihak yang didus melakukan pelanggaran, lokasi, objek, sert | bentuk pelanggaran yang ditemukan. 3. Adanya hasil pemeriksaan awal atau bukti pendukung yang menunjukkan dur pelanggaran — terhadap ketentuai Perda/Perkada. 4. Adanya koordinasi dengan Penyidik Pegaw: Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, Kejaksaan, atau instansi terkait sesuai kebutuhan dar| kewenangan. 5. Adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupate: | Kampar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. TrAdanya — Laporan — Pelanggaran Peraturan Daerah baik oleh petugas Satpol PP ataupun Masyarakat. 2. Pelaksanaan Operasi pelanggaran Peraturan Daerah disertai pemerikaan oleh Kabid Penegakan Peraturan Daerah melalui Kasi | Penyidikan dan Pembinaan PPNS atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi. 3. Penyidikan dilakukan oleh PPNS 4.Melakukan — pemberkasan — terhadap | “tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Pidana Umum. 5. Penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. 6. Pelaksanaan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri. 7. Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan | Negeri. Jangka Wakta 124 jam Pelayanan | &c(Biaya/Tarf (Gratis
===== HALAMAN 19 ===== 5. (Produk I- Dokumen — hasil” pemeriksaan — dan Pelayanan penyidikan oleh PPNS sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Berkas perkara pelanggaran Perda/Perkada | yang telah diproses dan diteruskan kepada | pengadilan atau instansi berwenang sesuai prosedur hukum. 3. Laporan hasil pelaksanaan operasi yustisi sebagai” bentuk — pertanggungjawaban kegiatan dan bahan evaluasi penegakan Perda/Perkada. 6. |Penanganan Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan, saran| pengaduan, saran, dan masukan terkait dan masukan | pelayanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah melalui kanal | pengaduan resmi Satuan Polisi Pamong (Praja Kabupaten Kampar sebagai | berikut: a. Datang langsung ke Kantor Satuan | Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. b. Website: satpolpp.kamparkab.go.id lagram: @satpolppkab.kampar | d. Email: arsiparissatpotppkamparGemail.com e. Facebook: Kehumasan Satpolpp Kampar £. TikTok: @satpolppkampar &. Call Center: 0821 80835544 hh. Twitter/X: @pp.sat Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi
===== HALAMAN 20 ===== 1. (Dasar Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah: KUHAP dan KUHP: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidik Oleh PPNS Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PPNS di Lingkungan Pemda . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja: Perda dan Perkada 2. (Kompetensi Pelaksana “Memiliki — pemahaman — terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Perda dan Perkada yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Memiliki kemampuan teknis dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada, termasuk pemeriksaan, pengumpulan bahan dan keterangan,” serta” penyusunan administrasi perkara — sesuai kewenangan PPNS. . Memiliki integritas, ketelitian, sikap profesional, — serta — kemampuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam proses penanganan perkara. "Kepala Satuan . Sekretaris Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Ruang pemeriksaan dan penyidikan. . Kendaraan operasional penegakan Perdi . Komputer/laptop, printer, dan jaringan internet. Peralatan dokumentasi dan alat komunikasi. . Perlengkapan administrasi penyidikan dan berkas perkara. Sarana pendukung keamanan dan keselamatan personel
===== HALAMAN 21 ===== 5: (Jumlah Pelaksana| Minimal 10 Orang 6. (Jaminan Pelaksanaan operasi yustisi dilaksanakan secar| Pelayanan profesional, objektif, transparan, dan bertanggun| jawab dengan berpedoman pada ketentual peraturan perundang-undangan, serta menjami| setiap penanganan dugaan pelanggara Perda/Perkada dilakukan sesuai prosedy hukum, kewenangan PPNS, dan dengan tetal menghormati hak-hak pihak yang diperiksa. 7. Jaminan I.Menjamin keamanan dan keselamatan Keamanan dan | personel serta masyarakat selama proses Keselamatan pelaksanaan operasi yustisi sesuai prosedur Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang | undangan. | 2. Menjaga kerahasiaan identitas, data pribadi, dan informasi pelapor maupun pihak yang diperiksa serta membatasi akses data hanya | kepada petugas yang berwenang. | 3.Menjamin keamanan dokumen dan arsip | penanganan perkara melalui penyimpanan yang tertib, pengamanan akses, serta pencadangan (backup) data secara berkala | untuk mencegah kehilangan, kerusakan, dan | penyalahgunaan informasi. '4.Menjamin setiap proses pemeriksaan dan | penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional, objektif, serta tetap menghormati hak-hak pihak yang diperiksa. 5.Mengutamakan prinsip kehati-hatian dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna menjamin keamanan dan kelancaran proses penegakan hukum. 8. (Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap 3 Pelaksana (tiga) bulan sekali sebagai bahan penilaian dan peningkatan kualitas pelayanan penegakan Perda/Perkada. Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal : (£ September 2026 Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Kampar O— Al Kautsar,S.STP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19821214 200112 1 001